PENYELESAIAN SENGKETA IMPOR UNGGAS ANTARA BRASIL DENGAN INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (PUTUSAN WT/DS484 INDONESIA � MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION OF CHICKEN MEAT AND CHICKEN PRODUCTS)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul akibat dari sikap pemerintah Indonesia yang dianggap melakukan upaya proteksi perdagangan Internasional. Dalam hal ini, Brasil menuntut Indonesia telah melakukan upaya proteksi perdagangan yang diklaim berdasarkan dengan mengabaikan proposal pertama terkait impor produk daging dan turunannya dari unggas yang ingin diekpor ke Indonesia oleh Brasil sejak Tahun 2009. Indonesia sebagai Negara yang ikut menandatangani persetujuan bergabung dalam hubungan perdagangan antar negara dan kemudian telah meratifikasi persetujuan tersebut melalui Undang � Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994, menjadikan Indonesia harus tunduk kepada kesepakatan � kesepakatan yang telah dibentuk oleh World Trade Organization sebagai anggota bersama - sama dengan negara � negara anggota lainnya. Terdapat berbagai tujuan atas dibentuknya organisasi perdagangan dunia, salah satunya adalah terkait perdagangan yang bebas dan terbuka serta peniadaan hambatan tarif maupun non tariff terhadap sesama negara anggota. Indonesia dan Brasil merupakan Negara anggota WTO, sehingga seharusnya perdagangan antar negara harus mematuhi tujuan dan prinsip serta aturan lain yang telah disepakati dalam organisasi WTO. Klaim yang dilakukan Brasil kemudian menjadi permasalahan yang mendasar terhadap bagaimana peraturan didalam negeri di bentuk termasuk didalamnya peraturan setingkat menteri. Dalam gugatan yang dilakukan oleh Brasil, Indonesia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar empat hal. Empat hal tersebut yaitu terkait dengan, daftar produk yang dapat diimpor, persyaratan penggunaan produk, prosedur perizinan impor, dan penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner. Dari empat gugatan yang dimenangkan oleh Brasil, Penulis berpendapat bahwa terdapat dua gugatan yang dimenangkan oleh Brasil yang dapat dilakukan banding terhadap badan banding WTO. Dua hal tersebut yakni terkait dengan prosedur perizinan impor dan penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan

1.  UEU-Undergraduate-17476-Cover.Image.Marked.pdf - 170 KB
2.  UEU-Undergraduate-17476-Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.Image.Marked.pdf - 395 KB
3.  UEU-Undergraduate-17476-Halaman Persetujuan.Image.Marked.pdf - 283 KB
4.  UEU-Undergraduate-17476-Lembar Pengesahan.Image.Marked.pdf - 333 KB
5.  UEU-Undergraduate-17476-Pernyataan Keaslian.Image.Marked.pdf - 320 KB
6.  UEU-Undergraduate-17476-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 708 KB
7.  UEU-Undergraduate-17476-Abstrak.Image.Marked.pdf - 180 KB
8.  UEU-Undergraduate-17476-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 203 KB
9.  UEU-Undergraduate-17476-BAB1.Image.Marked.pdf - 362 KB
10.  UEU-Undergraduate-17476-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 233 KB
11.  UEU-Undergraduate-17476-Lampiran.Image.Marked.pdf - 1390 KB

• LAPORAN MAGANG DI ASK AND PARTNERS LAWFIRM

• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
• Pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) provinsi DKI Jakarta
• ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN
• PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM
• PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) (STUDI KASUS PUTUSAN No.158/G.TUN/2005/PTUN.JKT)
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER / RUMAH SAKIT MELALUI PROSES MEDIASI DI LUAR PENGADILAN
• PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KECELAKAAN RINGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI NEGOSIASI SESUAI DENGAN PASAL 236 AYAT (2) JO PASAL 229 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KAB
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP